Rekomendasi PMKRI Regio Papua Barat: Majukan Papua Barat dan Papua Barat Daya

Komisaris daerah (PMKRI) regio papua barat, Hubertus Kosamah menjelaskan kegiatan KSR kali ini mengangkat tema Implementasi Otonomi Khusus dalam Membangun Masyarakat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya Menuju Indonesia Emas 2045.

Baca Juga: PSI Resmi Dipimpin Putra Presiden Joko Widodo

Dari tema tersebut diuraikan kedalam beberapa isu strategis sebagai fokus kajian dalam focus group discussion KSR PMKRI regio papua barat tahun 2023 diantaranya evaluasi kebijakan tol laut, kebijakan investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN), kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga, jalan trans papua, komitmen penyelenggaraan OTSUS, hukum dan hak asasi manusia, dan isu  ekonomi.

Adapun rekomendasi sebagai output dari kegiatan KSR PMKRI regio papua barat diantaranya:

1. PMKRI mendesak agar pemerintah segera membangun tol laut yang menghubungi indonesia barat dan indonesia timur.
2. PMKRI mendesak pemerintah pusat melakukan kebijakan investasi PMA dan PMDN di papua.
3. PMKRI mendesak pemerintah pusat agar melakukan kebijakan bbm satu harga di papua
4. PMKRI mendesak pemerintah pusat agar segera membangun jalan trans papua.
5. PMKRI mendorong agar pemerintah menetapkan peraturan daerah dan peraturan daerah khusus serta peraturan gubernur di provinsi papua barat dan papua barat daya agar memproteksi dalam kekhususan hak hak orang asli Papua di bidang ekonomi perdagangan.
6. PMKRI merekomendasikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah Provinsi papua barat daya agar menggunakan dana otonomi khusus (OTSUS) membangun kampus negeri di sorong provinsi papua barat daya yang tidak pungut biaya atau kuliah gratis dan berpola asrama yang khusus dan terkhusus untuk mahasiswa orang asli papua.
7. PMKRI merekomendasikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini provinsi papua barat dan papua barat daya agar membangun pasar tradisional untuk mama mama papua di manokwari prov papua barat dan di sorong provinsi papua barat daya.
8. PMKRI mendesak kepada pemerintah papua barat dan papua barat daya agar menertibkan perda,perdasus,pergub yang mengatur stabilitas sosial budaya khususnya orang asli papua di papua barat dan papua barat daya
9. PMKRI merekomendasikan kepada pemerintah daerah (PEMDA) memberdayakan hasil produksi pangan lokal.
10. Mendorong kepada pemerintah daerah agar kurikulum muatan lokal berbasis budaya di tingkat TK,SD,SMP,SMA dan perguruan tinggi.